Bandar Toto Macau — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) saat ini menunggu hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Audit ini menyasar sejumlah perusahaan, dengan fokus pada sektor pertambangan batu bara, yang diduga turut memperburuk dampak banjir yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Menyelidiki Dampak Aktivitas Perusahaan
Sekretaris Daerah Kalsel, M Syarifuddin, menjelaskan bahwa audit tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi apakah operasional perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dampak lingkungan yang memperparah kondisi banjir, di luar faktor utama yaitu curah hujan yang tinggi. “KLH sedang melakukan audit lingkungan untuk menelusuri dampak yang diduga berasal dari beberapa perusahaan, selain faktor hujan,” ujar Syarifuddin.
Ia menambahkan, “Kami akan menindaklanjuti temuan mengapa banjir bisa terjadi sedemikian parah, termasuk apakah ada andil dari dampak lingkungan aktivitas perusahaan. Namun, langkah konkret menunggu hasil audit dari KLH terlebih dahulu.”
Penanganan Darurat dan Wacana Huntara
Sementara menunggu proses audit, Pemprov Kalsel telah menjalankan sejumlah langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. “Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah telah menyediakan dapur umum di posko-posko pengungsian di beberapa titik. Bantuan ini yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga,” jelas Syarifuddin.
Merespons banjir yang belum surut dalam beberapa hari, Pemprov menyambut baik wacana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bantuan hunian sementara (huntara) bagi korban yang membutuhkan. Namun, implementasi bantuan ini masih akan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.
Status Siaga dan Pemulihan Psikososial
Pemprov Kalsel masih mempertahankan status siaga banjir dan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan hingga air benar-benar surut. Tidak hanya fokus pada bantuan material, jajaran pemerintah juga aktif mendatangi lokasi terdampak untuk membantu proses pemulihan psikososial korban serta meninjau langsung operasional dapur umum yang dikelola relawan.
Komitmen Penegakan Hukum Lingkungan
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasiol Nurofiq, saat meninjau lokasi banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar pada akhir Desember lalu, telah menegaskan komitmennya. Pemerintah akan segera mengaudit beberapa perusahaan, khususnya di sektor pertambangan di Kalsel, yang diduga berkontribusi menyebabkan bencana banjir. Kementerian juga telah mendata sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terkait aspek lingkungan.
